siapa nama dpp sekarang
1. siapa nama dpp sekarang
Oesman Sapta Odang kalau pemegang pertama Ginandjar Kartasasmita
2. kepanjangan dari DPP
Jawaban:
Dewan Pimpinan Pusat!
Penjelasan:
Moga Membantu!
Pertanyaan:
Kepanjangan dari DPP
Jawaban:
Kepanjangan dari DPP Adalah
Dewan Pimpinan pusat
★Learn With ivana★✨Semoga Bermanfaat✨✨Semangat Belajarnya ✨✨Maaf kalau salah✨3. Tuliskan tugas-tugas DPP
Jawaban:
Tugas pokok DPP adalah menjalankan tugas-tugas organisasi yang ditetapkan oleh MUNAS secara kolektif dan menangani segala permasalahan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat cabang.
4. andy seorang pengusaha muda yang membeli mobil sport mewah seharga Rp. 950.000.000 sesuai dpp dikenakan tarif 40% atas penjualan barang mewah. Berapakah yang harus di bayar andy untuk membawa mobilnya dari luar negeri
Jawaban:
Rp. 1.330.000.000
Penjelasan:
950.000.000 x 40/100 = 380.000.000
950.000.000 + 380.000.000 = Rp. 1.330.000.000
Jadi Andy harus membayar sebesar Rp. 1.330.000.000 agar ia dapat membawa mobilnya keluar negeri
بسم الله الرحمن الرحيم
Penjelasan:
=40/100×950.000.000
=4×950.000
=Rp.3.800.000
total yg harus dibayar=Rp.950.000.000+3.800.000
=Rp.954.800.000
5. PT. Gaya Baru menjual kertas kepada PT. Berdikari Jaya dengan harga jual sebesar Rp. 3.200.000,- sebelum dikurangi potongan 10% dan sudah termasuk PPN. Apabila potongan tersebut diakui pada Faktur Pajak, maka besarnya DPP adalah ...
Jawaban:
PT. Gaya Baru menjual kertas kepada PT. Berdikari Jaya dengan harga jual sebesar Rp.3.200.000,- sebelum dikurangi potongan 10% dan sudah termasuk PPN. Apabila potongan tersebut diakui pada Faktur Pajak, maka besarnya DPP adalah ....= Rp 3.200.000 x 90/100 = Rp 2.880.0002
6. Tuliskan pengertian faktur pajak,nota retur, dpp(dasar pengenaan pajak),ssp(surat setoran pajak)?
1. faktur pajak
bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP (pengusaha kena pajak) yang melakukan penyerahan BKP (barang kena pajak) atau penyerahan JKP (jasa kena pajak)
2. nota retur
sebuah dokumen mengenai transaksi pengembalian barang dagangan yang dilakukan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual barang dagangan, dalam hal ini pihak pembeli dan pihak penjual sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan mempunyai hak memungut PPN
3. DPP
dasar perhitungan PPN yang harus dibayar setelah dikali dengan tarif PPN 10% yang harus dibayar.
4. SSP
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
7. Pt mitra bersama merupakan perusahaan yang menjual peralatan komputer. sebagai wajib pajak badan mempunyai kewajiban untuk memotong pph. pada 2020 pt mitra bersama mempunyai transaksi keuangan sebagai berikut: 1. pembelian stock komputer untuk dijual senilai dpp rp 150.000.000 2. pembayaran sewa gudang kepada ibu nisa dpp sebesar rp 90.000.000 3. pembayaran jasa perbaikan instalasi listrik di kantor kepada pt teknik elektrik dpp sebesar rp 15.000.000 4. pembayaran deviden kepada bapak indra sebesar rp 20.000.000 yang memiliki saham sebesar 15%. 5. penjualan 30 set komputer dpp sebesar rp 400.000.000 kepada kantor pajak madya jakarta (bendaharawan). klasifikasikan jenis pph dan hitunglah pemotongan dari pph 22, pph 23, dan pph 4 ayat 2 atas transaksi diatas!
Jawaban:
Pembelian Stock Komputer Untuk Dijual Senilai DPP Rp 150.000.000Tidak Dipungut/Dipotong PPh
Pembayaran Sewa Gudang Kepada Ibu Nisa DPP Sebesar Rp 90.000.000Jenis Pajak : PPh 4 (2)
Tarif : 10%
Terutang : Rp 9.000.000
Pembayaran Jasa Perbaikan Instalasi Listrik Di Kantor Kepada PT Teknik Elektrik DPP Sebesar Rp 15.000.000Jenis Pajak : PPh 23
Tarif : 2%
Terutang : Rp 300.000
Pembayaran Deviden Kepada Bapak Indra Sebesar Rp 20.000.000 Yang Memiliki Saham Sebesar 15%.Jenis Pajak : PPh 4 (2)
Tarif : 10%
Terutang : Rp 2.000.000
Penjualan 30 Set Komputer DPP Sebesar Rp 400.000.000 Kepada Kantor Pajak MadyaJenis Pajak : PPh 22
Tarif : 1,5%
Terutang : Rp 6.000.000
Penjelasan:
Pembelian Barang Tidak Dipotong/Dipungut PPhSewa Gudang Menggunakan PPh 4 (2) Dikarenakan Penerima Penghasilan Adalah Orang PribadiKarena Penerima Penghasilan Badan Maka Dikenakan PPh 23 Karena Penerima Dividen Adalah Orang Pribadi Dengan Kepemilikan Dibawah Batas Tertentu, Dikenakan PPh 4 (2) Bukan PPh 23Pemungut Pajak Adalah Bendaharawan Maka Dikenakan PPh 22Pajak Terutang Disebutkan Diatas Dengan Anngapan Bahwa Rekanan/Lawan Transaksi Memiliki NPWP, Karena Tidak Ada Keterangan Tambahan.8. Bobot 50%.Soal PPN dan PPh 22. PT JUJUR adalah sebuah Pengusaha Kena Pajak. Pada tanggal 17 Oktober menjual alat tulis kantor kepada Pemda Jateng dengan harga Rp 16.500.000 dimana harga tersebut sudah termasuk PPN. Hitunglah: A.Besarnya DPP B.Besarnya PPN C.Besarnya PPh 22
A. Besarnya DPP adalah harga jual dikurangi besarnya PPN. Dengan demikian, besarnya DPP adalah Rp 16.500.000 - Rp (16.500.000 x 10/100) = Rp 14.875.000.
B. Besarnya PPN adalah 10% dari harga jual. Dengan demikian, besarnya PPN adalah Rp 16.500.000 x 10/100 = Rp 1.625.000.
C. PPh 22 adalah 0,5% dari harga jual. Dengan demikian, besarnya PPh 22 adalah Rp 16.500.000 x 0,5/100 = Rp 82.500.
9. selain DPR ada lembaga perwakilan daerah , dalam bentuk a. DPRD b.DPD c. DPP d. DPRD provinsi
Dalam bentuk a. DPRD
10. 1. Manakah yang merupakan himpunan dan manakah yang bukan himpunan ??A. Kumpulan bilangan ganjilB. Kumpulan sekelompok siswa SMP di Indonesia2. Manakah yang merupakan himpunan yang berhingga ( bisa dihitung ) dan yang tak terhingga ( tidak bisa dihitung ) ??A. B himpunan bilangan primaB. D himpunan bahasa di IndonesiaTolong dijawab ya...Tidak pakai penjelasan dpp.
Jawaban:
1.b
2.b
maaf klo salah
makasih
11. Ubahlah kalimat langsung di bawah ini menjadi kalimat tidak langsung ! “Kamu jangan mau dipaksa untuk memilih calon pilihannya,” kata Sekje DPP
Jawaban:
Sekje DPP mengatakan kepadanya agar jangan mau dipaksa untuk memilih calon pilihannya.
Penjelasan:
Kalimat langsung adalah tulisan yang ditulis sama persis dengan apa yang dikatakan penutur.
Sebaliknya kalimat tidak langsung adalah laporan yang bisa diubah secara bahasa, tapi tetap mengandung maksud yang sama.
semoga jawaban saya dapat membantu ya
12. an con Winda adalah seorang pengusaha muda yang mempunyai omset dengan jumlah yang cukup besar dengan kesuksesannya yang berhasil diraih di usia muda, winda membeli sebuah mobil sport mewah 2000 cc yang akan di berikan kepada adik kesayangannya dengan harga Rp 2,5 miliyar DPP mobil tersebut dikenakan tarif PPnBM 40%. Berapakah nilai uang yang harus di bayar winda untuk membawa masuk mobilnya ke Indonesia. ! berdasarkan
Jawaban:
nilai uang yang harus dibayar oleh Winda untuk membawa masuk mobilnya ke Indonesia adalah sebesar Rp 930.184.652.
Penjelasan:
Untuk menentukan nilai uang yang harus dibayar oleh Winda untuk membawa masuk mobilnya ke Indonesia, perlu dilakukan perhitungan sebagai berikut:
1. Hitung PPN mobil
Diketahui tarif PPnBM mobil yang harus dibayar adalah 40%.
PPnBM = 40% x DPP
DPP = harga mobil / (1 + PPnBM)
DPP = 2.500.000.000 / (1 + 0,4) = 1.785.714.286
PPnBM = 0,4 x 1.785.714.286 = 714.285.714
Jadi, nilai PPN mobil yang harus dibayar oleh Winda sebesar Rp 714.285.714
2. Hitung biaya pajak impor
Selain PPN, Winda juga harus membayar biaya pajak impor sebesar 7,5% dari harga mobil beserta PPN.
Biaya pajak impor = 7,5% x (harga mobil + PPN)
Biaya pajak impor = 7,5% x (2.500.000.000 + 714.285.714) = 215.898.938
Jadi, nilai biaya pajak impor yang harus dibayar oleh Winda sebesar Rp 215.898.938.
3. Hitung total nilai uang yang harus dibayar
Untuk mengetahui total nilai uang yang harus dibayar oleh Winda, perlu menjumlahkan nilai PPN dan biaya pajak impor.
Total nilai uang = PPN + biaya pajak impor
Total nilai uang = 714.285.714 + 215.898.938
Total nilai uang = 930.184.652
Jadi, nilai uang yang harus dibayar oleh Winda untuk membawa masuk mobilnya ke Indonesia adalah sebesar Rp 930.184.652.
JADIKAN JAWABAN TERBAIK YA TERIMA KASIH (^.^)
13. Partai Demokrat menyatakan sikap terkait Pilgub DKI 2017. Mereka meminta agar masyarakat tak mudah percaya dengan berita bohong.“Jangan mau dipaksa dian diintimidasi oleh siapa pun untuk tidak memilih calon pilihannya, jangan mudah percaya pada berita hoax yang menyesatkan termasuk hasil survei yang tidak masuk akal,” kata Sekjen DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan dalam konferensi pers di kantor DPP Demokrat, Jalan Proklamasi 41, Jakarta, Jumat (27/1/2017).Selain itu, Partai Demokrat juga mengingatkan agar tak ada kecurangan dalam gelaran Pilgub DKI ini. Partai Demokrat meminta agar aparat negara menjaga netralisatnya.“Partai Demokrat berharap Polri dan TNI netral. Tidak berpihak dan tidak merusak disiplin serta etika keprajuritan dan kepolisian,” imbuh Hinca yang membacakan pernyataan tertulis itu Kesimpulannya adalah
Jawaban:
jangan mudah percaya dengan berita hoax
14. Bacalah teks berita berikut untuk menjawab soal nomor 10. Partai Demokrat menyataakan sikap terkait Pilgub DKI 2017. Mereka meminta agar masyarakat tak mudah percaya berita bohong “Jangan mau dipaksa dan diintimidasi oleh siapa pun untuk tidak memilih calon pilihannya, jangan mudah percaya pada berita hoak yang menyesatkan termasuk hasil survei yang tidak masuk akal,” kata Sekjen DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan dalam konferensi pers di kantor DPP Demokrat, Jalan Proklamasi 41, Jakarta, Jum’at (27/01/2017)Selain itu, Partai Demokrat juga mengingatkan agar tak ada kecurangan dalam gelaran Pilgub DKI ini. Partai Demokrat meminta agar aparat negara menjaga netralitasnya.“Partai Demokrat berharap Polri dan TNI netral. Tidak berpihak dan tidak merusak disiplin serta etika keprajutitan dan kepolisian,” imbu Hinca yang membacakan peryataan tertulis itu. Sumber: new.detik.com. Simpulan teks berita di atas adalah
Jawaban:menjawab soal nomor 10. Partai Demokrat menyataakan sikap terkait Pilgub DKI 2017. Mereka meminta agar masyarakat tak mudah percaya berita bohong “Jangan mau dipaksa dan diintimidasi oleh siapa pun untuk tidak memilih calon pilihannya, jangan mudah percaya pada berita hoak yang menyesatkan termasuk hasil survei yang tidak masuk akal,” kata Sekjen DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan dalam konferensi pers di kantor DPP Demokrat, Jalan Proklamasi 41, Jakarta, Jum’at (27/01/2017)Selain itu, Partai Demokrat juga mengingatkan agar tak ada kecurangan dalam gelaran Pilgub DKI ini. Partai Demokrat meminta agar aparat negara menjaga netralitasnya.“Partai Demokrat berharap Polri dan TNI netral. Tidak berpihak dan tidak merusak disiplin serta etika keprajutitan dan kepolisian,” imbu Hinca yang membacakan peryataan tertulis itu. Sumber: new.detik.com. Simpulan teks berita di atas adalah
Penjelasan:
menjawab soal nomor 10. Partai Demokrat menyataakan sikap terkait Pilgub DKI 2017. Mereka meminta agar masyarakat tak mudah percaya berita bohong “Jangan mau dipaksa dan diintimidasi oleh siapa pun untuk tidak memilih calon pilihannya, jangan mudah percaya pada berita hoak yang menyesatkan termasuk hasil survei yang tidak masuk akal,” kata Sekjen DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan dalam konferensi pers di kantor DPP Demokrat, Jalan Proklamasi 41, Jakarta, Jum’at (27/01/2017)Selain itu, Partai Demokrat juga mengingatkan agar tak ada kecurangan dalam gelaran Pilgub DKI ini. Partai Demokrat meminta agar aparat negara menjaga netralitasnya.“Partai Demokrat berharap Polri dan TNI netral. Tidak berpihak dan tidak merusak disiplin serta etika keprajutitan dan kepolisian,” imbu Hinca yang membacakan peryataan tertulis itu. Sumber: new.detik.com. Simpulan teks berita di atas adalah
15. KELAS 7A MEMILIKI 138 MURID SAYA TULIS MURIDNYA DENGAN M.KELAS 7B MEMILIKI 137M PERTANYAAN IALAH JIKA KELAS B RUSUH MEMBAWAH 37M BERAPA SISA MURID YG TETAP DIKELAS 7B YG BISA PASTI LIHAT KALKULATORSAMA PENJELASAN KALAU GK MAU DPP
Jawaban:
100 murid
Penjelasan dengan langkah-langkah:
Dik:
Murid kelas 7a = 138
Murid kelas 7b = 137
Dit:
Berapa sisa murid di kelas 7b jika rusuh ke kelas a?
Jawab:
137 - 37 = 100 murid sisanya
jadi, sisa murid yang ada di kelas 7b adalah 100 orang
Semoga membantu yah
16. Fijisawa, Inc, mempertimbangkan ekspansi besar dalam garis produknya dan memperkirakan arus kas berikut yang dihasilkan oleh ekspansi tersebut. Pengeluaran awal akibat ekspansi adalah Rp 100.000.000 dan proyek akan menghasilkan arus kas setelah pajak sebesar Rp 25.000.000 pertahun selama 5 tahun, tanpa nilai sisa, Tingkat pengembalian yang disyaratkan sebesar 12%/th. a. Hitunglah Discounted Payback Period (DPP) b. Hitung nilai sekarang bersih (NPV) c. Hitung indeks profitabilitas (PI) d. Hitung tingkat pengembalian internal nya (IRR)
Jawaban:
a. Discounted Payback Period (DPP):
Pengeluaran awal = Rp 100.000.000
Arus Kas setiap tahun = Rp 25.000.000
Tingkat Pengembalian yang disyaratkan = 12%/th
DPP = Tahun pertama dimana akumulasi arus kas setelah diskon sama dengan atau melebihi pengeluaran awal
Penyelesaian:
Tahun 0 = Rp -100.000.000
Tahun 1 = Rp 22.321.429 (25.000.000 / 1,12)
Tahun 2 = Rp 19.911.248 (22.321.429 / 1,12)
Tahun 3 = Rp 17.747.433 (19.911.248 / 1,12)
Tahun 4 = Rp 15.809.622 (17.747.433 / 1,12)
Tahun 5 = Rp 14.080.901 (15.809.622 / 1,12)
Setelah menghitung akumulasi arus kas setelah diskon, pada tahun ke-4 jumlahnya sudah melampaui pengeluaran awal. Sehingga, DPP adalah 4 tahun.
b. Net Present Value (NPV):
Penyelesaian:
NPV = -100.000.000 + (25.000.000 / 1,12) + (25.000.000 / (1,12)^2) + (25.000.000 / (1,12)^3) + (25.000.000 / (1,12)^4) + (25.000.000 / (1,12)^5)
NPV = Rp 13.574.715,98
Dari perhitungan NPV, dapat diketahui bahwa proyek ekspansi ini menghasilkan nilai sekarang bersih yang positif. Sehingga, proyek layak untuk dilakukan.
c. Profitability Index (PI):
Penyelesaian:
PI = NPV / Pengeluaran Awal
PI = Rp 13.574.715,98 / Rp 100.000.000
PI = 1,14
Dari perhitungan PI, dapat diketahui bahwa proyek ekspansi ini memiliki Indeks Profitabilitas yang lebih besar dari 1. Sehingga, proyek layak untuk dilakukan.
d. Internal Rate of Return (IRR):
Penyelesaian:
Mencari IRR dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
∑ (CFt/(1+IRR)^t) = 0
Dimana:
CFt = arus kas pada tahun ke-t
Dengan mencoba berbagai tingkat diskon (IRR) secara berurutan, didapatkan bahwa pada tingkat diskon sebesar 17,24% arus kas bersih pada proyek ekspansi mencapai nol. Sehingga, IRR dari proyek ekspansi ini adalah 17,24%.
Penjelasan:
untuk bikin pertanyaan di bikin rapih agar saya bisa menjawabnya
17. Megapa dewan pertimbangan agung dibubarkan? Dan mengapa presiden membuat dpp? (masing masing harus menjawab) terima kasih
Pembubaran Dewan Pertimbangan Agung dikarenakan tidak efisiennya lembaga tinggi negara ini. DPA tidak memiliki kewenangan hukum atau politik dan hanya dapat memberikan saran kepada lembaga-lembaga tinggi negara lainnya.
18. bagaimana cara perhitungan DPP dan besar pajak hotel dengan tarif maksimal ?
Penjelasan:
karena DPP itu pembayaran pajak itu dengan tarif maksimal 1, 2 juta
19. Kecamatan mentari terdiri atas desa delima desa muara dan desa sinar pemerintah setempat menetapkan desa delima sebagau desa pusat pertumbuhan (DPP) penetapan desa delima sebagai DPP diharapkan dapat
Jawaban:
Kecamatan Mentari terdiri atas Desa Delima, Desa Muara dan Desa Sinar. Pemerintah setempat menetapkan desa Delima sebagai Desa Pusat Pertumbuhan (DPP). Penetapan Desa Delima sebagai DPP diharapkan dapat memacu pertumbuhan untuk desa - desa lainnya.
Penjelasan:
Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) adalah desa yang memiliki pertumbuhan wilayah yang lebih pesat dibandingkan dengan desa lainnya disekitarnya. Desa Pusat Pertumbuhan memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adalah memiliki aksesibilitas lokasi yang strategis, hirarki pelayanan yang tinggi, serta variasi pusat pengembangan. DPP diharapkan dapat memacu pertumbuhan desa - desa lain disekitarnya.
Pelajari lebih lanjut tentang materi pusat pertumbuhan wilayah, pada https://brainly.co.id/tugas/23991908
#BelajarBersamaBrainly
20. 1. PT. Andara adalah pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP PMA 2. Pada tangal 20 April 2020 PT. Andara membuat kontrak atau perjanjian kerja sama kepada pada PT. Maju Terus dengan nilai kontrak sebesar Rp. 195.000.000 ( PPN sebesar 10% dan PPnBM 20%) Intrusksi : 1. Hitunglah DPP, PPN dan PPnBM dari kontrak diatas! 2. Hitunglah PPN dan PPnBM dari transaksi diatas jika nilai kontrak diatas belum termasuk PPN dan PPnBM 50
Jawaban:
pusing Dek
Penjelasan:
Gadak Duet Kekmana Lagii Mau Di Buat Yekann
21. Bantu dini ... Benar/ Salah DPP .. karena kita disini masih belajar Mohon nya besok dikumpulkan
Jawaban:
1. False
Correction: There are 2 boys in the dialogue2. False
Correction: Nathan has good ability in painting3. False
Correction: Nathan is painting the scenery in the garden when Audrey finds him4. False
Correction: Audrey has ability in taking a good picture5. True
6. True
7. True
8. False
Correction: They are friendsPembahasanTask 2
1. There are 2 girls in the dialogue.
Jawaban: False
Correction: There are 2 boys in the dialogue
Penjelasan: Karena dalam gambar ada dua laki-laki
2. Audrey has good ability in painting
Jawaban: False
Correction: Nathan has good ability in painting
Penjelasan: Karena yg mengatakan adalah Audrey Untuk memuji Nathan yg ahli melukis
3. Audrey is painting the scenery in the garden when Nathan finds him
Jawaban: False
Correction: Nathan is painting the scenery in the garden when Audrey finds him
Penjelasan: Karena yg sedang menggambar adalah Nathan
4. Audrey doesn’t have ability in taking a good picture
Jawaban: False
Correction: Audrey has ability in taking a good picture
Penjelasan: Karena dalam teks Audrey Mengatakan bahwa dia tak ahli dalam melukis tapi dia bisa mengambil gambar yg bagus
5. “... are you capable of painting too?” Is an expression of Asking of capability/ability
Jawaban: True
Correction: ✅
Penjelasan: tidak ada koreksi karena Pertanyaan itu adalag Benar merupakan Ungkapan dalam menanyakan kemampuan seseorang
6. Nathan wants to learn some ways to take some good pictures from Audrey
Jawaban: True
Correction: ✅
Penjelasan: Tidak ada koreksi karena sudah benar bahwa Nathan ingin belajar mengambil gambar dari Audrey
7. Audrey wants to learn some ways to paint some good painting from Nathan
Jawaban: True
Correction: ✅
Penjelasan: Tidak ada koreksi karena dalam teks diberitahu bahwa Audrey
juga mau belajar melukis dari Nathan
8. They are siblings
Jawaban: False
Correction: They are friends
Penjelasan: ada dalam teks bagian akhir bahwa mereka adalah teman
=== Semoga Membantu ===
Mapel: Bahasa Inggris
Materi: True/False Statement
Kelas: 8
Kode Mapel: 5
Kode Kategorisasi: 8.5
22. Apabila harga jual barang US$ 300.000, disc 5% dan biaya pengiriman 5%, maka berapa nilai DPP yang akan dikenakan tarif PPN 10%?
DPP = harga jual-diskon+biaya pengiriman
DPP = 300000-5%.300000+3%.300000
DPP = 300000-15000+15000
DPP = $300000
DPP dikalikan dgn kurs USD ke IDR sesuai dgn kurs yg berlaku pd saat terjadinya transaksi
23. Pt semoga untung merupakan perusahaan yang menjual furniture perkantoran. Sebagai wajib pajak badan mempunyai kewajiban untuk memotong pph. Pada 2020 pt semoga untung mempunyai transaksi keuangan sebagai berikut: 1. Pembayaran sewa gedung kepada bapak mardi dpp sebesar rp 170. 0. 000 2. Pembelian persediaan barangan dagangan senilai dpp rp 150. 0. 000 3. Pembayaran jasa maintenance mesin kepada pt teknik ok dpp sebesar rp 35. 0. 000 4. Penjualan 10 set meja kantor dpp sebesar rp 200. 0. 000 kepada kementerian keuangan (bendaharawan). 5. Pembayaran deviden kepada pt induk untung dpp sebesar rp 300. 0. 000 yang memiliki saham sebesar 15%. Klasifikasikan jenis pph dan hitunglah pemotongan dari pph 22, pph 23, dan pph 4 ayat 2 atas transaksi diatas! sebagai alat bantu bisa menggunakan format table seperti ini no nama transaksi dpp (dasar pengenaan pajak) jenis pph tarif jumlah pph
Nama Transaksi DPP Jenis PPH Tarif Jumlah PPH
Pembayaran Rp 170.00 PPH 4 Ayat 2 2% Rp 3.400
sewa gedung
Pembelian Rp 150.000 - - -
persediaan
barang dagangan
Pembayaran Rp 35.000 PPH 4 Ayat 2 2% Rp 700
jasa maintenance
mesin
Penjualan Rp 200.000 PPH 22 0.5% Rp 1.000
10 set meja kantor
Pembayaran Rp 300.000 PPH 23 0.5% Rp 1.500
deviden
Penjelasan dengan langkah-langkah:
Diketahui:
PT Semoga Untung merupakan perusahaan yang menjual furniture perkantoranPT Semoga Untung merupakan wajib pajak badan yang memiliki kewajiban untuk memotong pajak penghasilan (PPH)PT Semoga Untung memiliki transaksi keuangan sebagai berikut:Pembayaran sewa gedung kepada Bapak Mardi sebesar Rp 170.000 (DPP)Pembelian persediaan barangan dagangan sebesar Rp 150.000 (DPP)Pembayaran jasa maintenance mesin kepada PT Teknik OK sebesar Rp 35.000 (DPP)Penjualan 10 set meja kantor sebesar Rp 200.000 (DPP) kepada Kementerian Keuangan (Bendaharawan)Pembayaran deviden kepada PT Induk Untung sebesar Rp 300.000 (DPP) yang memiliki saham sebesar 15%Ditanya:
Klasifikasikan jenis PPH dan hitung pemotongan PPH 22, PPH 23, dan PPH 4 Ayat 2 atas transaksi diatas!
Jawab:
PPH 4 Ayat 2: DPP x tarif = Rp 170.000 x 2% = Rp 3.400
PPH 4 Ayat 2: DPP x tarif = Rp 35.000 x 2% = Rp 700
PPH 22: DPP x tarif = Rp 200.000 x 0.5% = Rp 1.000
PPH 23: DPP x tarif = Rp 300.000 x 0.5% = Rp 1.500
PPH 4 Ayat 2 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari jasa atau sewa gedung. PPH 22 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari penjualan barang dagangan. PPH 23 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari dividen atau bagi hasil.
Sebagai wajib pajak badan, PT Semoga Untung harus memotong pajak penghasilan yang terutang dan menyetorkannya ke kas negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pelajari lebih lanjut
Pelajari lebih lanjut materi terkait PPh pada link berikut ini
https://brainly.co.id/tugas/11156215
#BelajarBersamaBrainly #SPJ4
24. untuk menghitung pajak progresif kendaraan bermotor harus diketahui dulu dasar pengenaan pajak DPP kendaraan itu DPP ditentukan oleh pemerintah daerah masing-masing dengan melihat harga pasar kendaraan dan hal-hal mengurangi nilai kendaraan itu seperti jalan yang rusak besaran Pajak Daerah pertama sekarang 2% kendaraan kedua 2,5% kendaraan ketiga ada penambahan 0,5% berturut-turut sampai kendaraan ke-17 yang dikenai pajak progresif 10% jika seseorang memiliki dua motor atas nama yang sama a DPP kendaraannya 13.500.000 maka besar pajak yang harus dibayar adalah ssebesarA. rp 67.500B. rp 270.000C. rp 337.500D. rp 405.000
Jawaban:
A
Penjelasan:
okkkkkkkkkkkkk........25. Di dalam manajemen pajak PPN ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu memilih usaha, mendaftar sebagai PKP, pengendalian atas faktur pajak keluaran maupun masukan, pemilihan tempat pajak terutang, serta ekualisasi DPP PPN dengan peredaran usaha dalam SPT PPh Badan. Dari soal tersebut, terdapat beberapa pertanyaan sebagai berikut : Pilih bidang usaha apa? Kapan mendaftarkan diri menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP)? Bagaimana pengendalian atas faktur pajak? Bagaimana pengendalian tempat terutangnya? Ekualisasi Omset versi laporan SPT masa PPN (12 bulan) dan Omset versi SPT Tahunan PPh Badan.
Jawaban:
Dari pertanyaan yang diajukan, berikut adalah penjelasan terkait:
1. Pilih bidang usaha apa?
Pemilihan bidang usaha tergantung pada keahlian, minat, dan potensi pasar. Setiap bidang usaha memiliki karakteristik dan persyaratan yang berbeda. Anda perlu mempertimbangkan faktor-faktor tersebut serta melakukan riset pasar untuk memilih bidang usaha yang sesuai dengan tujuan dan potensi bisnis Anda.
2. Kapan mendaftarkan diri menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP)?
Pendaftaran sebagai PKP dilakukan ketika Anda memenuhi kriteria sebagai pengusaha yang wajib memungut dan menyetor PPN. Biasanya, batas penghasilan atau omset tertentu menjadi syarat untuk mendaftar sebagai PKP. Anda perlu menghubungi otoritas pajak setempat atau konsultan pajak untuk mengetahui persyaratan dan prosedur pendaftaran sebagai PKP di negara Anda.
3. Bagaimana pengendalian atas faktur pajak?
Pengendalian atas faktur pajak dilakukan dengan memastikan bahwa setiap transaksi penjualan atau pembelian barang/jasa direkam dan faktur pajak yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Hal ini mencakup pengendalian terhadap jumlah, nomor seri, dan informasi yang terdapat dalam faktur pajak. Anda perlu memastikan bahwa faktur pajak dikeluarkan dengan benar dan dicatat secara akurat dalam sistem pencatatan pajak Anda.
4. Bagaimana pengendalian tempat terutangnya?
Pengendalian tempat terutangnya PPN berkaitan dengan penentuan apakah transaksi penjualan atau pembelian termasuk dalam wilayah perpajakan yang berlaku. Hal ini terkait dengan pengenaan tarif dan kewajiban PPN. Pengusaha perlu memastikan bahwa penentuan tempat terutangnya PPN dilakukan secara tepat sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di negara masing-masing.
5. Ekualisasi Omset versi laporan SPT masa PPN (12 bulan) dan Omset versi SPT Tahunan PPh Badan.
Ekualisasi omset antara laporan SPT masa PPN dan SPT Tahunan PPh Badan dilakukan untuk memastikan konsistensi dan kesesuaian omset yang dilaporkan pada kedua jenis dokumen tersebut. Perbedaan dalam pelaporan omset dapat mengakibatkan ketidaksesuaian dan masalah perpajakan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa omset yang dilaporkan pada SPT masa PPN dan SPT Tahunan PPh Badan sesuai dan sejalan satu sama lain.
Harap dicatat bahwa informasi ini hanya bersifat umum dan dapat bervariasi tergantung pada peraturan perpajakan di negara masing-masing. Disarankan untuk berkonsultasi dengan otoritas pajak atau konsultan pajak yang kompeten untuk mendapatkan panduan yang lebih spesifik dan akurat terkait manajemen pajak PPN dan PPh Badan.
26. 2. Ketentuan khusus PPN untuk penyerahan produk hasil tembakau, antara lain yaitu: Jawaban Anda: a. DPP menggunakan Nilai Lain b. Pengusaha penyalur yang semata-mata melakukan penyerahan produk hasil tembakau tidak perlu dikukuhkan sebagai PKP c. Jawaban A, B, dan C benar d. Semua Salah
Jawaban:
Ketentuan khusus PPN untuk penyerahan produk hasil tembakau, yaitu ...
a. DPP menggunakan Nilai Lain
b. Pengusaha penyalur yang semata-mata melakukan penyerahan produk hasil
tembakau tidak perlu dikukuhkan sebagai PKP
c. Jawaban A, B, dan C benar
d. Semua Salah
Penjelasan:
Berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, ketentuan khusus PPN untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebagai berikut.
DPP menggunakan Nilai LainPenyerahan produk hasil tembakau dikenai DPP (Dasar Pengenaan Pajak) dengan Nilai Lain. Nilai Lain adalah nilai yang ditetapkan oleh pemerintah untuk produk tertentu yang tidak memiliki harga pasar atau harga pasar yang tidak dapat dipergunakan sebagai dasar pengenaan pajak.Pengusaha penyalur yang semata-mata melakukan penyerahan produk hasil tembakau tidak perlu dikukuhkan sebagai PKP
Pengusaha penyalur yang semata-mata melakukan penyerahan produk hasil tembakau tidak perlu dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak). Artinya, pengusaha tersebut tidak perlu menyetor pajak penjualan atas barang miliknya ke kas negara. Namun, pengusaha tersebut masih wajib melaporkan penjualannya kepada Direktorat Jenderal Pajak.
Jadi, jawaban yang benar adalah (C) Jawaban A, B, dan C benar.
27. mohon bantu yaa please jangan asal asalan ya please harus benar sampai berapa aja kalian tahu dpp
Jawaban:
26. D. 09.30
27. 366 hari
28. A siang malam
29. B revolusi bulan
30. B bumi berotasi
31. Garis ekuator/khatulistiwa
32. Terjadinya gerak semu matahari, perbedaan waktu siang dan malam, perubahan musim
33. C bukit timah
34. D laos
35. B. Indonesia
Penjelasan:
Semoga bermanfaat
28. penyebab peristiwa penyerbuan kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia
Penyebabnya yaitu :
Soeharto dan pembantu militernya merekayasa kongres PDI Medan dan mendudukan kembali SOerjadi sebagai ketua umum PDI. Rekayasa pemerintahan Orde Baru untuk menggulingkan Megawati itu dilawan pendukung Megawati dgn menggelar mimbar bebas di Kantor DPP PDI.
Mimbar bebas yang menghadiri sejumlah tokoh kritis dan aktivis penentang Orde Baru, telah mapu membangkitkan kesadaran kritis rakyat atas perilaku politik Orde baru. Sehingga ketika terjadi pengambilalihan secara paksa, perlawan dari rakyat pun terjadi.
29. 6. PKP A membayar Rp.1.010.000 (termasuk PPN) kepada CV. Expres atas jasa pengiriman paket yang telah diterima. Dari transaksi tersebut, berapakah nilai DPP? a. Rp. 1.000.000 b. Rp. 100.000 c. Rp. 1.010.000 d. Rp 110.000
Jawaban:
jawabannya adalah (a) Rp. 1.000.000
Penjelasan:
Untuk mengetahui nilai DPP dari transaksi tersebut, pertama-tama kita perlu mengetahui nilai PPN-nya. Nilai PPN dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
PPN = (DPP x tarif PPN) / (1 + tarif PPN)
Dengan menggunakan rumus tersebut, kita dapat mencari tahu nilai DPP sebagai berikut:
DPP = (PPN x (1 + tarif PPN)) / tarif PPN
= (Rp. 1.010.000 x (1 + 10%)) / 10%
= Rp. 1.000.000
30. Buatlah struktur keorganisasian Muhammadiyah dari DPP sampai DPR dan jelaskan fungsi anggota DPR Sebutkan nama-namanya
Jawaban:
ORGANISASI MUHAMMADIYAH
Jaringan Kelembagaan Muhammadiyah:
Pimpinan Pusat
Pimpinaan Wilayah
Pimpinaan Daerah
Pimpinan Cabang
Pimpinan Ranting
Jama’ah Muhammadiyah
Pembantu Pimpinan Persyarikatan
Majelis
Majelis Tarjih dan Tajdid
Majelis Tabligh
Majelis Pendidikan Tinggi
Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
Majelis Pendidikan Kader
Majelis Pelayanan Sosial
Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan
Majelis Pemberdayaan Masyarakat
Majelis Pembina Kesehatan Umum
Majelis Pustaka dan Informasi
Majelis Lingkungan Hidup
Majelis Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Majelis Wakaf dan Kehartabendaan
Lembaga
Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting
Lembaga Pembina dan Pengawasan Keuangan
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Lembaga Penanganan Bencana
Lembaga Zakat Infaq dan Shodaqqoh
Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik
Lembaga Seni Budaya dan Olahraga
Lembaga Hubungan dan Kerjasama International
Organisasi Otonom
Aisyiyah
Pemuda Muhammadiyah
Nasyiyatul Aisyiyah
Ikatan Pelajar Muhammadiyah
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
Hizbul Wathan
Tapak Suci
Penjelasan:
maaf kalau salah semoga membantu
31. Tolong cari ide pokok dari paragraf berikutMulan melenggang ke Senayan dengan cara dramatis. Sebelumnya ia dinyatakan tidak terpilih. Namun, setelah ia mengajukan gugatan atas penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya meminta DPP Partai Gerindra menetapkan Mulan sebagai anggota DPR terpilih.
Jawaban:
Mulan melenggang ke Senayan dengan cara dramatis
Jawaban:
setelah ia mengajukan gugatan atas penetapan *KPU* , Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya meminta DPP PARTAI GERINDRA menetapkan Mulan sebagai anggota DPR terpilih
Penjelasan:
perkataan namun tidak efektif dikalimat itu, jadi namun tdk dipakai
32. Apa tugas utama dari DPP (Dewan Perwakilan Partai) dan DPRD?
DPRD (dewan perwakilan rakyat daerah)tugas DPRD :
1. membentuk perda bersama gubernur
2. membahas dan memberikan persetujuan Raperda mengenai APBD yg diajukan
3. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan APBD
33. Pertanyaan ini wajib diisi Bambang seorang importir motor dan membeli sebuah motor mewah dari Korea dengan harga Rp 200 juta. Berdasarkan DPP, motor tersebut terkena tarif PPnBM sebesar Rp 20%. Lalu berapakah nilai uang yang harus dibayarkan oleh Bambang saat penyerahan motor tersebut? * Rp. 120juta Rp 16 juta Rp 110 juta Rp 256 juta Rp140 juta
Jawaban:
120juta
Penjelasan:
semoga bermanfaat
34. 1. jelaskan arti asas kenusantaraan yang terkandung dalam materi muatan peraturan perundang-undangan! 3. sebutkan dua prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan! 6. bagaimana proses rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPP?....tolong jawabPPKn kls VIII semester 1hal 104 yg B. Ciptaan Intan pariwara
1. Asas Kenusantaraan : Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
3. A. Dasar hukum peraturan perundang-undangan selalu kepada peraturan perundangundangan yang telah ada. Setiap menyusun peraturan perundang-undangan harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya. Tujuannya agar para penyusun peraturan perundang-undangan tidak membuat peraturan baru yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Sekaligus untuk memperkuat landasan hukum. Sebaliknya, peraturan perundang-undangan yang dibuat tanpa berlandaskan hukum tidak akan memiliki kekuatan hukum tetap. Bahkan disebut ilegal (tidak sah)
B. Hanya peraturan perundang-undangan tertentu yang dapat dijadikan landasan yuridis. Meski pembuatan perundang-undangan berlandaskan kepada undang-undang sebelumnya, bukan berarti semua undang-undang yang ada bisa dijadikan landasan. Biasanya peraturan perundang-undangan yang berkedudukan lebih tinggi atau sederajat, serta terkait langsung dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk, bisa dijadikan landasan dimaksud. Contoh, ketika akan dibuat Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka musti dilihat pasal 31 UUD 1945. Pasal itu bisa dijadikan dasar hukum karena isinya antara lain mengatur pendidikan nasional. Atau bisa juga memperhatikan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang sudah ada yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 1989. Dalam contoh ini, UUD 1945 merupakan dasar hukum yang berkedudukan lebih tinggi, sementara Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 merupakan dasar hukum yang sederajat.
35. untuk menghitung pajak progresif kendaraan bermotor harus diketahui dulu dasar pengenaan pajak DPP kendaraan itu DPP ditentukan oleh pemerintah daerah masing-masing dengan melihat harga pasar kendaraan dan hal-hal mengurangi nilai kendaraan itu seperti jalan yang rusak besaran Pajak Daerah pertama sekarang 2% kendaraan kedua 2,5% kendaraan ketiga ada penambahan 0,5% berturut-turut sampai kendaraan ke-17 yang dikenai pajak progresif 10% jika seseorang memiliki dua motor atas nama yang sama a DPP kendaraannya 13.500.000 maka besar pajak yang harus dibayar adalah sebesar
Jawaban:
Pajak progresif merupakan tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, terdapat 2 jenis pajak yang menerapkan sistem pajak progresif, yaitu Pajak Penghasilan dan Pajak Kendaraan Bermotor.
Pajak Kendaraan Bermotor Progresif adalah tarif pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan persentase yang naik dengan banyaknya jumlah kendaraan yang dimiliki sebagai dasar pengenaan pajak. Intinya, jika mempunyai lebih dari satu kendaraan atas nama dan alamat yang sama, hitungan pajaknya jadi beda.
Daftar Isi
1 Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia
1.1 Siapakah Subyek Pajak Kendaraan?
2 Objek Pajak
3 Rumus Perhitungan Pajak Progresif atas Pajak Kendaraan Bermotor
3.1 a. Dasar Pengenaan Pajak
3.2 b. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor
4 Cara Menghitung Pajak Progresif Atas Pajak Kendaraan Bermotor
5 Pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor
Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia
Kebijakan tarif Pajak Kendaraan Bermotor ini diarahkan untuk mengurangi tingkat kemacetan di daerah perkotaan dengan memberikan kewenangan daerah untuk menerapkan tarif pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya. Pajak Progresif Kendaraan bermotor ini dikenakan dengan alasan untuk memenuhi rasa keadilan dan mempertimbangkan asas kemampuan lebih wajib pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya. Alasan ini muncul kedepannya untuk mempersiapkan Pemerintah dengan transportasi umum dengan makin tingginya angka kepemilikan kendaraan pribadi.
Tanda dikenai pajak progresif adalah adanya kode berupa angka di bagian atas STNK. Kalau terdapat angka 003, berarti Anda terkena pajak progresif ketiga. Kalau 004, berarti pajak progresif keempat, dan seterusnya. Kode itu sekaligus menjadi bukti pembayaran pajak progresif kendaraan.
Siapakah Subyek Pajak Kendaraan?
Wajib Pajak pajak progresif terhadap Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor.
Objek Pajak
Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur bahwa pajak progresif dikenakan terhadap kepemilikan kendaraan bermotor pribadi baik roda dua dan roda empat didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Jika nama dan alamat pemilik berbeda, maka tidak dikenakan pajak progresif. Pajak ini tidak berlaku untuk kendaraan dinas pemerintahan dan kendaraan angkutan umum.
Rumus Perhitungan Pajak Progresif atas Pajak Kendaraan Bermotor
Perhitungan Pajak Progresif atas Pajak Kendaraan Bermotor
a. Dasar Pengenaan Pajak
Untuk menghitung pajak progresif kendaraan bermotor, harus diketahui dulu Dasar Pengenaan Pajak (DPP) kendaraan. DPP ditentukan oleh pemerintah daerah masing-masing dengan melihat harga pasaran kendaraan dan hal-hal yang mengurangi nilai kendaraan itu, seperti jalan yang rusak.
Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 unsur pokok, yaitu:
Nilai Jual Kendaraan Bermotor (harga pasaran umum); dan
Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor yang dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 atau lebih besar dari 1.
DPP = Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) x Bobot yang ditetapkan PerGub (bukan nilai jual di pasaran)
Khusus kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor hanya NJKB.
b. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor
Mengambil contoh penerapan pajak progresif atas Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta, Pasal 7 ayat (1) Perda DKI No. 8 Tahun 2010 ditetapkan sebagai berikut:
1,5%: kepemilikan kendaraan bermotor pertama;
2%: kepemilikan kendaraan bermotor kedua;
2,5%: kepemilikan kendaraan bermotor ketiga; dan
4%: kepemilikan kendaraan bermotor keempat dan seterusnya.
Cara Menghitung Pajak Progresif Atas Pajak Kendaraan Bermotor
Contoh:
Yuda memiliki 1 unit mobil sedan merk ABC dengan tipe XYZ tahun pembuatan 2015 (“Mobil I”) dan 1 unit mobil jeep merk DEF dengan tipe KLM dengan tahun pembuatan 2015 (“Mobil II”). Kedua mobil tersebut didaftarkan atas namanya dan alamatnya di Kota Jakarta Timur. Bagaimana tata cara perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor terutang untuk 1 tahun pajak?
Jawab:
Mobil I memiliki Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebesar Rp100.000.000 dengan koefisien Bobot senilai 1;
Mobil II memiliki Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebesar Rp250.000.000 dengan koefisien Bobot senilai 1;
Maka perhitungannya adalah:
Tarif PKB = DPP X Tarif Pajak
Mobil I = (Rp100.000.000,00 x 1) x 1,5% = Rp1.500.000
Mobil II = (Rp250.000.000,00 x 1) x 2% = Rp5.000.000
Jadi, total Pajak Kendaraan Bermotor terutang untuk 1 tahun masa pajak yang wajib dibayarkan Yuda adalah sebesar Rp6.500.000
semoga membantu :)
36. PT. Nusantara adalah distributor produk elektronik menjual barang seharga Rp. 750.000.000 kepada PT. Merdeka secara tunai. Tarif PPh Pasal 22 adalah sebesar 0,25% dari DPP PPN. Buatlah ayat jurnal PT. Nusantara!
Jawaban:
0,25% x Rp750.000.000 = 1.875.000
Penjelasan:
Saat Terjadi transaksi
Kas Rp.751.875.000
PPh Psal 22 Terutang Rp. 1.875.000
Penjualan Rp. 750.000.000
Saat penyetoran PPh Pasal 22
PPh pasal 22 terutang Rp. 1.875.000
Kas Rp. 1.875.000
37. Pak Badu seorang wajib pajak memiliki tanah seluas 1.500 m² dengan nilai jual Rp. 500.000,00 per m². Nilai jual kena pajak 20%. Nilai jual objek tidak kena pajak Rp. 10.000.000,00. Kemudian DPP 0,5%. Hitunglah berapa PBB yang harus dibayar oleh Pak Badu!
Hai !
Salam Kenal
-------------------------------
Mapel : IPS Ekonomi
Katagori : Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi
Sub bab : Pajak Bumi dan Bangunan (Pbb)
Kata Kunci : Nilai jual, Nilai jual kena pajak, Nilai jual objek tidak kena pajak, DPP, PBB
Kelas : XI SMA
Kode soal : 11.12.7 [Ekonomi Kelas 11 Bab 7 Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi]
Pembahasan
Nilai Jual Objek Pajak Bumi
= Rp.500.000 × 1.500
= Rp.750.000.000
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB
= Rp.750.000.000
NJOP tidak kena pajak (NJOPTKP)
= Rp.10.000.000
NJOP untuk perhitungan PBB
= Rp.750.000.000 - Rp.10.000.000
= Rp.740.000.000
Nilai jual kena pajak (NJKP)
= 20 % × Rp.740.000.000
= Rp.148.000.000
Pajak bumi dan bangunan yang terutang
= 0,5 % × Rp.148.000.000
= Rp.740.000 ==> Jawaban
***
Pertanyaan disertai pembahasan lain mengenai Pajak Bumi dan Bangunan dapat disimak di
https://brainly.co.id/tugas/21698
https://brainly.co.id/tugas/103725
----------------------------
Semoga membantu
Semangat belajarnya kak !
#backtoschoolcampaign
38. Bapak Surya merupakan seorang pengusaha dan bidang produksi film, pada suatu saat beliau membeli mobil sport mewah dengan harga Rp.900.000.000 . berdasarkan DPP ,mobil tersebut terkena tarif PPNBM sebesar 40% lalu,berapakah nilai uang yang harus dibayarkan bapak Surya untuk membawa masuk mobil nya keindonesia?
Jawaban:
Bapak Surya merupakan seorang pengusaha dan bidang produksi film, pada suatu saat beliau membeli mobil sport mewah dengan harga Rp.900.000.000 berdasarkan DPP, mobil tersebut terkena tarif PPNBM sebesar 40% lalu, Jadi nilai uang yang harus dibayarkan bapak Surya untuk membawa masuk mobil nya ke indonesia Rp1.314.000.000
Penjelasan:
PPN = Tarif PPN x (Harga Barang – PPnBM)
PPN = 10% x (Rp900.000.000 – (Rp900.000.000 x 40%))
PPN = 10% x (Rp900.000.000 – 360.000.000)
PPN = 10% x Rp540.000.000 =Rp54.000.0000
Berarti total harga mobil yang harus dibayarkan Bapak Surya adalah:
Harga Mobil + PPN + PPnBM = Rp1.314.000.000
Untuk menghitung besarnya PPnBM, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang tarif PPN dan PPnBM yang berlaku di Indonesia. Tarif PPN saat ini sebesar 10% yang meliputi:
Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) berwujud.Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud.Ekspor JKP.Sedangkan untuk PPnBM, ada klasifikasi tarif yang dibagi menjadi beberapa kategori antara lain :
10% untuk kendaraan bermotor kategori tertentu, alat rumah tangga, hunian mewah, AC, televisi dan minuman non-alkohol.20% untuk kendaraan bermotor kategori tertentu, seperti peralatan olahraga impor, berbagai jenis permadani, alat fotografi serta barang-barang sanitary.25% untuk kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar, seperti minibus dan pick up.35% untuk minuman bebas alkohol, batu kristal, serta barang berbahan kulit impor.Pelajari lebih lanjut1. Materi tentang pajak dapat dilihat pada link berikut ini : brainly.co.id/tugas/1105147
2. Materi tentang manfaat pajak dapat dilihat pada link berikut ini : brainly.co.id/tugas/2767923
3. Materi tentang fungsi pajak bagi negara dapat di lihat pada link brainly.co.id/tugas/2847644
------------------------------------
Detil jawabanKelas : XI (2 SMA)
Mapel : Ekonomi
Bab : Perpajakan dalam Pembangunan ekonomi
Kode : 11.12.7
Kata Kunci : Pajak, PPn BM
39. 1.MK 2.DPP 3.BPK 4.DPA lembaga yang terbentuk sebelum amandemen?
bpk
maaf kalo salah :) seingat saya itu
40. Siapakah nama Ketua Umum DPP partai politik yang menempati posisi tiga besar pada Pemilu yang lalu?
PDIP Megawati
Golkar Aburizal Bakrie pada saat itu, sekarang Airlangga Hartanto
Gerindra Prabowo
