Dalam melakukan perhitungan dan pembayaran pajak khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 wajib pajak memiliki 3 (tiga) opsi dan masing-masing memiliki nilai plus dalam rangka mengefisienkan beban perusahaan yaitu : Gross Method dimana PPh Pasal 21 ditanggung oleh Karyawan; Net Method, PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan; dan Gross Up Method merupakan suatu metode dimana tunjangan pajak yang digross up. Dari soal tersebut, jelaskan masing-masing metode dan berikan contohnya, serta berikan kesimpulannya dari ketiga metode tersebut.
1. Dalam melakukan perhitungan dan pembayaran pajak khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 wajib pajak memiliki 3 (tiga) opsi dan masing-masing memiliki nilai plus dalam rangka mengefisienkan beban perusahaan yaitu : Gross Method dimana PPh Pasal 21 ditanggung oleh Karyawan; Net Method, PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan; dan Gross Up Method merupakan suatu metode dimana tunjangan pajak yang digross up. Dari soal tersebut, jelaskan masing-masing metode dan berikan contohnya, serta berikan kesimpulannya dari ketiga metode tersebut.
Jawaban:
1. Gross Method:
Metode Gross merupakan metode di mana PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan. Dalam metode ini, penghasilan karyawan diberikan dalam jumlah bruto, yakni sebelum dipotong PPh Pasal 21. Karyawan bertanggung jawab untuk membayar PPh Pasal 21 ke otoritas pajak.
Contoh:
Seorang karyawan memiliki penghasilan bruto bulanan sebesar Rp 10 juta. Tarif PPh Pasal 21 untuk penghasilan tersebut adalah 5%. Dalam metode gross, karyawan akan menerima seluruh penghasilan bruto Rp 10 juta dan harus membayar PPh Pasal 21 sendiri sebesar Rp 500 ribu.
Kesimpulan:
Metode Gross membebani karyawan dengan tanggung jawab untuk membayar PPh Pasal 21. Ini dapat memberikan keleluasaan finansial dan fleksibilitas bagi perusahaan karena tidak perlu mengurus pembayaran pajak. Namun, karyawan perlu menyisihkan dana untuk membayar PPh Pasal 21, yang dapat mempengaruhi aliran kas pribadi mereka.
2. Net Method:
Metode Net merupakan metode di mana PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan. Dalam metode ini, perusahaan mengurangi jumlah PPh Pasal 21 dari penghasilan karyawan sebelum memberikan penghasilan bersih pada karyawan.
Contoh:
Seorang karyawan memiliki penghasilan bruto bulanan sebesar Rp 10 juta. Tarif PPh Pasal 21 untuk penghasilan tersebut adalah 5%. Dalam metode net, perusahaan akan mengurangi PPh Pasal 21 sebesar Rp 500 ribu dari penghasilan karyawan sehingga karyawan akan menerima penghasilan bersih sebesar Rp 9,5 juta.
Kesimpulan:
Metode Net memberikan keuntungan kepada karyawan karena perusahaan sudah mengurus pembayaran PPh Pasal 21. Karyawan tidak perlu lagi membayar PPh Pasal 21 secara mandiri. Namun, perusahaan akan menanggung beban keuangan dari pembayaran pajak karyawan.
3. Gross Up Method:
Metode Gross Up merupakan metode di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang ditambahkan pada penghasilan karyawan, sehingga setelah dipotong pajak, karyawan menerima penghasilan bersih yang diinginkan.
Contoh:
Seorang karyawan ingin menerima penghasilan bersih bulanan sebesar Rp 10 juta. Jika tarif PPh Pasal 21 adalah 5%, perusahaan akan menggunakan metode gross up untuk menghitung gaji bruto karyawan. Jika perusahaan memberikan tunjangan pajak sebesar 5% dari PPh Pasal 21, maka gaji bruto karyawan harus diatur sebesar Rp 10,526,316. Setelah dipotong PPh Pasal 21 sebesar Rp 526,316, karyawan akan menerima penghasilan bersih yang diinginkan sebesar Rp 10 juta.
Kesimpulan:
Metode Gross Up memastikan bahwa karyawan menerima penghasilan bersih yang diinginkan setelah dipotong PPh Pasal 21. Perusahaan akan menanggung beban tambahan dalam memberikan tunjangan pajak, namun hal ini memberikan kepastian gaji bersih kepada karyawan.
Kesimpulan keseluruhan:
Ketiga metode ini memberikan opsi kepada perusahaan untuk menentukan bagaimana beban PPh Pasal 21 akan ditanggung. Pilihan metode tergantung pada kebijakan perusahaan, keuangan perusahaan, dan dampaknya terhadap karyawan. Setiap metode memiliki kelebihan dan kelemahan, sehingga perusahaan harus mempertimbangkan aspek-aspek ini sebelum memilih metode PPh Pasal 21 yang sesuai.
2. Dalam melakukan perhitungan dan pembayaran pajak khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 wajib pajak memiliki 3 (tiga) opsi dan masing-masing memiliki nilai plus dalam rangka mengefisienkan beban perusahaan yaitu : Gross Method dimana PPh Pasal 21 ditanggung oleh Karyawan; Net Method, PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan; dan Gross Up Method merupakan suatu metode dimana tunjangan pajak yang digross up. Dari soal tersebut, jelaskan masing-masing metode dan berikan contohnya, serta berikan kesimpulannya dari ketiga metode tersebut.
Jawaban:
Dalam perhitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), terdapat tiga opsi yang umumnya digunakan oleh perusahaan dan karyawan, yaitu Gross Method, Net Method, dan Gross Up Method. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai masing-masing metode beserta contohnya, serta kesimpulan dari ketiga metode tersebut:
1. Gross Method:
Metode Gross Method mengharuskan karyawan untuk menanggung PPh 21 yang terutang atas penghasilan mereka sendiri. Dalam hal ini, perusahaan membayar gaji karyawan tanpa memotong pajak. Pajak dibebankan langsung kepada karyawan, dan mereka bertanggung jawab untuk melaporkan dan membayar pajak tersebut kepada otoritas pajak.
Contoh: Seorang karyawan menerima gaji bulanan sebesar Rp 10.000.000. Perusahaan tidak memotong PPh 21 dari gaji tersebut. Karyawan bertanggung jawab untuk menghitung dan membayar pajak yang terutang kepada otoritas pajak.
Kesimpulan: Metode Gross Method memberikan karyawan tanggung jawab penuh dalam mengurus perhitungan dan pembayaran PPh 21. Perusahaan tidak terlibat secara langsung dalam pemotongan atau pembayaran pajak.
2. Net Method:
Metode Net Method mengharuskan perusahaan untuk memotong dan membayar PPh 21 atas penghasilan karyawan. Gaji yang diterima oleh karyawan telah dikurangi dengan jumlah pajak yang terutang sebelum diserahkan kepada mereka.
Contoh: Seorang karyawan menerima gaji bulanan sebesar Rp 10.000.000. Perusahaan memotong dan membayar PPh 21 sebesar 10% (misalnya) dari gaji tersebut, sehingga karyawan menerima gaji bersih sebesar Rp 9.000.000 setelah dipotong pajak.
Kesimpulan: Metode Net Method memberikan kewajiban pembayaran pajak kepada perusahaan. Karyawan menerima gaji yang telah dikurangi dengan jumlah pajak yang terutang, sehingga mereka tidak perlu khawatir mengurus pemotongan atau pembayaran pajak secara individu.
3. Gross Up Method:
Metode Gross Up adalah metode di mana perusahaan membayar jumlah pajak yang terutang oleh karyawan atas penghasilan mereka, serta jumlah pajak yang harus dibayarkan atas tunjangan pajak itu sendiri. Dengan kata lain, perusahaan mengkompensasi karyawan dengan jumlah tambahan yang cukup untuk menutupi pajak yang harus dibayar.
Contoh: Seorang karyawan memperoleh tunjangan pajak sebesar Rp 1.000.000 yang akan dikenakan pajak sebesar 10%. Perusahaan menggunakan metode Gross Up dan membayar pajak sebesar Rp 100.000 atas tunjangan tersebut, serta membayar jumlah tambahan sebesar Rp 100.000 untuk menutupi pajak atas tunjangan pajak.
Kesimpulan: Metode Gross Up memberikan karyawan keuntungan karena perusahaan membayar pajak yang terutang atas tunjangan pajak. Karyawan menerima jumlah yang lebih tinggi dalam bentuk kompensasi untuk menutupi pajak tersebut.
Kesimpulan umum dari ketiga met
________
Jika anda suka / Jawaban ini menurut anda benar, anda bisa Menjadikan Jawaban Tercerdas.
Instagram Account @al.aththar
XieXie♦️
3. Dalam melakukan perhitungan dan pembayaran pajak khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 wajib pajak memiliki 3 (tiga) opsi dan masing-masing memiliki nilai plus dalam rangka mengefisienkan beban perusahaan yaitu : Gross Method dimana PPh Pasal 21 ditanggung oleh Karyawan; Net Method, PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan; dan Gross Up Method merupakan suatu metode dimana tunjangan pajak yang digross up. Dari soal tersebut, jelaskan masing-masing metode dan berikan contohnya, serta berikan kesimpulannya dari ketiga metode tersebut.
Jawaban:
Dalam perhitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21, terdapat tiga opsi yang umum digunakan, yaitu Gross Method, Net Method, dan Gross Up Method. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing metode beserta contohnya:
1. Gross Method:
Dalam metode ini, PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan. Gaji karyawan yang diterima sebelum potongan pajak (gross income) menjadi dasar perhitungan pajak. Karyawan bertanggung jawab untuk membayar pajak penghasilan atas gaji yang diterimanya.
Contoh:
Seorang karyawan dengan gaji bruto (gross income) sebesar Rp 10.000.000 per bulan. PPh Pasal 21 yang harus dibayarkan adalah sebesar 5% dari gaji bruto tersebut, yaitu Rp 500.000. Oleh karena itu, karyawan tersebut menerima gaji bersih (net income) sebesar Rp 9.500.000 setelah potongan pajak.
Kesimpulan: Dalam metode ini, tanggung jawab pembayaran pajak ada pada karyawan. Perusahaan hanya memberikan gaji bruto kepada karyawan dan tidak perlu mengurus pembayaran pajak.
2. Net Method:
Dalam metode ini, PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan. Perusahaan menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan atas gaji karyawan (net income) dan menanggung pajak tersebut. Gaji karyawan yang diterima setelah potongan pajak (net income) menjadi dasar perhitungan pajak.
Contoh:
Seorang karyawan dengan gaji bersih (net income) yang diinginkan sebesar Rp 9.500.000 per bulan. Perusahaan menghitung bahwa untuk mencapai gaji bersih tersebut, pajak yang harus ditanggung adalah sebesar Rp 500.000 (5% dari gaji bruto). Oleh karena itu, perusahaan harus membayar pajak tersebut.
Kesimpulan: Dalam metode ini, perusahaan bertanggung jawab untuk menghitung dan membayar pajak penghasilan atas gaji karyawan. Karyawan menerima gaji bersih yang sudah termasuk potongan pajak.
3. Gross Up Method:
Dalam metode ini, tunjangan pajak digross up, yang berarti perusahaan menambahkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh karyawan ke dalam gaji bruto karyawan. Dengan demikian, karyawan menerima gaji bruto yang sudah termasuk pajak, dan perusahaan bertanggung jawab untuk membayar pajak tersebut.
Contoh:
Seorang karyawan ingin menerima gaji bersih sebesar Rp 9.500.000 per bulan. Perusahaan menghitung bahwa untuk mencapai gaji bersih tersebut, pajak yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp 500.000 (5% dari gaji bruto). Oleh karena itu, perusahaan menambahkan jumlah pajak tersebut ke dalam gaji bruto sehingga karyawan menerima gaji bruto sebesar Rp 10.500.000.
Kesimpulan: Dalam metode ini, perusahaan menambahkan jumlah pajak ke dalam gaji bruto karyawan. Perusahaan bertanggung jawab untuk menghitung dan membayar pajak penghasilan atas gaji
________
Jika anda suka / Jawaban ini menurut anda benar, anda bisa Menjadikan Jawaban Tercerdas.
Instagram Account @al.aththar
XieXie♦️
4. bagaimana perhitungan Pph untuk pasal 21 , 25 , dan pph Final ?
untuk pph pasal 21 ada lapisan tarifnya dari 5%-30% menurut pasal 17 uu pph
atau juknisnya di perdirjen 32 tahun 2015
pph pasal 25 cari omset dan beban
kalo menggunakak norma
lihat tabel norma pajak untuk wajib pajak menggunakan pencatatan
untuk pembukuan
diatas 4,8 milyar menggunakan tarif 25 %
untuk pph final banyak jenis
contoh untuk sewa tanah dan bangunan tarifnya 10%, kalo dijual 5%
5. jelaskan objek pph pasal 21 dan dan jelaskan yg bukan objek pph pasal 21 :)
objek yang terkena pajak penghasilan (pph) pasal 21 diantaranya :
1.) penghasilan Teratur maupun penghasilan Tidak Teratur
2.) penghasilan pegawai tidak tetap meliputi upah harian, mingguan, dan borongan
3.) premi asuransi
4.) uang tebusan pensiun, Pesangon THT, dll
5.) honorarium dengan nama dan bentuk apapun
6.) Imbalan dengan nama dan bentuk apapun
objek yang bukan pajak penghasilan (pph) pasal 21 diantaranya :
1.) beasiswa
2.) zakat yang di terima orang pribadi
3.) iuran dana pensiun
4.) penerimaan dalam bentuk natura yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah.
5.) warisan
6.) modal usaha
6. 4 per 7 kali 21 gross
4/7 kali 21 gross
= 4/7 kali 3.024
= 1.728mapel:math
bidang: satuan kuantitas
jawab:
4/7×21 gros
=4×3 gros
=12 gros
=144 lusin
=1.728 buah
good luck:)
jawaban terbaik dibutuhkan^_^
7. contoh soal dan jawaban PPh pasal 21 untuk tenaga kerja lepas harian dan calon pegawai
Jawaban:
contoh soal dan jawaban terkait PPh Pasal 21 untuk tenaga kerja lepas harian dan calon pegawai:
Soal:
1. Bagaimana perbedaan perlakuan PPh Pasal 21 antara tenaga kerja lepas harian dengan calon pegawai?
a. Tenaga kerja lepas harian dan calon pegawai dikenakan tarif PPh yang sama.
b. Tenaga kerja lepas harian dikenakan tarif PPh Pasal 21, sedangkan calon pegawai tidak.
c. Tenaga kerja lepas harian dikenakan tarif PPh Pasal 21 dengan persyaratan tertentu, sedangkan calon pegawai dikenakan tarif PPh Pasal 21 standar.
d. Tenaga kerja lepas harian dan calon pegawai tidak dikenakan tarif PPh Pasal 21.
Jawaban: b. Tenaga kerja lepas harian dikenakan tarif PPh Pasal 21, sedangkan calon pegawai tidak.
Soal:
2. Apakah tenaga kerja lepas harian dan calon pegawai harus melaporkan PPh Pasal 21 secara mandiri ke Direktorat Jenderal Pajak?
a. Ya, keduanya harus melaporkan PPh Pasal 21 sendiri.
b. Tenaga kerja lepas harian harus melaporkan sendiri, sedangkan calon pegawai tidak.
c. Calon pegawai harus melaporkan sendiri, sedangkan tenaga kerja lepas harian dilaporkan oleh tempat kerja.
d. Tidak, keduanya tidak perlu melaporkan PPh Pasal 21 secara mandiri.
Jawaban: a. Ya, keduanya harus melaporkan PPh Pasal 21 sendiri.
Soal:
3. Bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 untuk tenaga kerja lepas harian?
a. Tarif PPh Pasal 21 dihitung berdasarkan total penghasilan setahun dikurangi dengan biaya jabatan dan PTKP.
b. Tarif PPh Pasal 21 dihitung berdasarkan total penghasilan setahun dikali tarif PPh Pasal 21.
c. Tarif PPh Pasal 21 dihitung berdasarkan total penghasilan setahun dikurangi dengan tarif PPh Pasal 21.
d. Tarif PPh Pasal 21 dihitung berdasarkan total penghasilan setahun dikali persentase PPh Pasal 21.
Jawaban: a. Tarif PPh Pasal 21 dihitung berdasarkan total penghasilan setahun dikurangi dengan biaya jabatan dan PTKP.
Jawaban:
Soal 1
Gaji harian seorang tenaga kerja lepas harian adalah Rp 150.000. Ia bekerja selama 20 hari dalam satu bulan. Berapa jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong?
Jawaban 1
PPh Pasal 21 = (Gaji harian - PTKP) x Jumlah hari
PPh Pasal 21 = (Rp 150.000 - Rp 4.500.000) x 20
PPh Pasal 21 = (Rp 150.000 - Rp 4.500.000) x 20 = Rp 2.910.000
Soal 2
Seorang calon pegawai memiliki gaji pokok bulanan sebesar Rp 6.000.000. Berapa jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong?
Jawaban 2
PPh Pasal 21 = (Gaji pokok bulanan - PTKP) x 12
PPh Pasal 21 = (Rp 6.000.000 - Rp 54.000.000) x 12
PPh Pasal 21 = (Rp 6.000.000 - Rp 54.000.000) x 12 = Rp 600.000
Soal 3
Gaji harian seorang tenaga kerja lepas harian adalah Rp 200.000. Ia bekerja selama 25 hari dalam satu bulan. Berapa jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong?
Jawaban 3
PPh Pasal 21 = (Gaji harian - PTKP) x Jumlah hari
PPh Pasal 21 = (Rp 200.000 - Rp 4.500.000) x 25
PPh Pasal 21 = (Rp 200.000 - Rp 4.500.000) x 25 = Rp 3.250.000
Soal 4
Seorang calon pegawai memiliki gaji pokok bulanan sebesar Rp 5.500.000. Berapa jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong?
Jawaban 4
PPh Pasal 21 = (Gaji pokok bulanan - PTKP) x 12
PPh Pasal 21 = (Rp 5.500.000 - Rp 54.000.000) x 12
PPh Pasal 21 = (Rp 5.500.000 - Rp 54.000.000) x 12 = Rp 594.000
Soal 5
Gaji harian seorang tenaga kerja lepas harian adalah Rp 180.000. Ia bekerja selama 18 hari dalam satu bulan. Berapa jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong?
Jawaban 5
PPh Pasal 21 = (Gaji harian - PTKP) x Jumlah hari
PPh Pasal 21 = (Rp 180.000 - Rp 4.500.000) x 18
PPh Pasal 21 = (Rp 180.000 - Rp 4.500.000) x 18 = Rp 2.484.000
Jangan Lupa Like, Follow, dan Jadikan Jawaban Tercerdas! Selamat Belajar :)8. contoh soal dan jawaban PPh pasal 21 untuk tenaga kerja lepas harian dan calon pegawai
Jawaban:
Contoh Soal dan Jawaban PPh Pasal 21 untuk Tenaga Kerja Lepas Harian dan Calon Pegawai:
Soal:
1. Apakah tarif PPh Pasal 21 yang dikenakan kepada tenaga kerja lepas harian?
Jawaban:
a. 10%
b. 15%
c. 20%
d. 25%
Jawaban yang benar: a. 10%
Penjelasan: untuk tenaga kerja lepas harian, tarif PPh Pasal 21 yang dikenakan adalah sebesar 10% dari penghasilan yang diterima.
Soal:
2. Apakah tarif PPh Pasal 21 yang dikenakan kepada calon pegawai?
Jawaban:
a. 5%
b. 10%
c. 15%
d. 20%
Jawaban yang benar: a. 5%
Penjelasan: bagi calon pegawai yang belum memiliki status sebagai pegawai tetap, tarif PPh Pasal 21 yang dikenakan adalah sebesar 5% dari penghasilan yang diterima.
9. Sebutkan perbedaan metode gross method dan net method?
secara garis besar, ketiga metode hitung PPh 21 dapat diartikan sebagai berikut:Nett, merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya.
Groos, merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilanya.
10. Berikan contoh pph pasal 21 dan 25 dalam kehidupan sehari hari
Jawaban:
membenuh,membuly semoga membantu anak g0bl0k
11. Pph pasal 21 adalah?
PPh pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak
12. kerjakan soal pph pasal 21
u wajib pajak pekerja bebas.
Dasar pengenaan pajak adalah 50% dari brutonya dan mengggunakan tarif sesuai dengan layer tarif pasal 17.
cth :
Seorang Pekerja bebas dengan penghasilan Rp5000.000 sebulan dan mempunyai NPWP
maka PPh 21:
50% XRp5.000.000X5%= 2.500.000x5%=125.000
13. cara menghitung gross profit metode FIFO
Jawaban:
Yahahahahahahahahahhahahahah wahyuuuuuuuuuu
Jawaban:
Untuk mengetahui rumus menghitung gross profit sebenarnya cukup mudah yaitu:
Penjelasan:
Jika penjualan bersih merupakan laba penjualan dalam satu produk, harga pokok penjualan adalah total biaya produksi yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan produk. Untuk mengetahui lebih lengkap, simak cara menghitung gro
14. Soal LatihanSoal 1Jawablah Pertanyaan di Bawah Ini!1. Jelaskan secara umum mekanisme pemotongan/pemungutanPPh!2. Berikan pengertian dari PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26!3. Sebutkan objek yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal224. Jelaskan ciri dari pengenaan PPh Pasal 4 ayat (2)5. Jelaskan tentang metode kredit pajak yang sesuai dengan Pasal 24UU PPh!
Jawaban:
2.PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 merupakan pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukannya wajib pajak orang pribadi baik itu dalam negeri jika ituPPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 wajib pajak orang pribadi di luar negeri.
3.-Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan.
-Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai
15. contoh soal dan jawaban perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap
Contoh soal dan jawaban perhitungan ppH pasal 21 pegawai tetap adalah:
Soal:
Seorang pegawai tetap bernama Anisa memiliki gaji bulanan sebesar Rp10.000.000. Pajak yang harus dipotong adalah sebesar 5% untuk penghasilan di bawah 50 juta. Hitunglah besarnya PPh pasal 21 yang harus dipotong dari gaji Anisa
Jawaban:
PPh pasal 21 yang harus dipotong dari gaji bulanan Anisa sebesar Rp500.000.
Penjelasan dengan langkah-langkahBerdasarkan soal, gaji bulanan Anisa adalah Rp10.000.000, dan tarif pajak yang harus dipotong adalah sebesar 5%. Oleh karena itu, besarnya PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah:
PPh Pasal 21 = Gaji Bulanan x Tarif Pajak
= Rp10.000.000 x 5%
= Rp500.000
Pelajari lebih lanjut Materi tentang pajak PPh https://brainly.co.id/tugas/10195519Materi tentang pajak penghasilan https://brainly.co.id/tugas/26969719Materi tentang perhitungan pajak PPh https://brainly.co.id/tugas/21695866Detail jawabanKelas: 11
Mapel: Ekonomi
Bab: Bab 7 - Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi
Kode: 11.12.7
#TingkatkanPrestasimu #SPJ3
16. Apa yang dimaksud dengan pemotongan Pph 21 dan sebutkan contohnya minimal 3 !
penghasilan karyawan yg melebihi ptkp wajib dipotong pajak penghasilan 21
17. tolong buatkan 1 soal perhitungan pph pasal 21 beserta jawabannya yang lengkap
buatlah jurnal untuk transaksi PT.purnama utk transaksi berikut:
bpk. nono (K/1) dg gaji sebulan 6jt. pd bln mei 2017, beliau mendapatkan bonus tahunan sbesar satu bln gaji yakni sbsr 6jt. buatlah jurnal pembyrn gaji dan bonus pd bln mei 2017!!
berikan jawaban the best jika anda puas,dan coment jika merasa kekurangan. semoga membantu
18. Contoh perhitungan pph 21 impor penjualan ke pemerintah
Penjelasan:
Rumus Cara Menghitung Perhitungan PPh 21 Metode Net
1. Hitung Penghasilan Kena Pajak (PKP): Penghasilan Neto Setahun – Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) TK/0. ...
2. Hitung PPh 21 Terutang Setahun Pajak Progresif: 5% x Rp37.200.000 = Rp1.860.000.
3. Hitung PPh 21 Terutang Sebulan: Rp1.860.000 : 12 = Rp155.000.
semoga membantu!
19. Buat contoh perhitungan dari pph pasal 21, 22 dan 23 yang anda ketahui ! sebutkanlah dasar hukumnya !
Contoh perhitungan PPh pada pada pasal 21, 22 dan 23 dapat dilihat pada uraian berikut:
a. Contoh perhitungan PPh pasal 21 :
Meri membuat sebuah jasa perawatan komputer kepada PT sempurna dengan bayaran Rp2.800.000. Meri mempekerjakan karyawan sebanyak 5 orang dengan sistem pembayaran upah harian masing-masing senilai Rp75.000.
Upah harian yang dibayarkan terhadap 5 orang karyawan selama 3 hari dibayar dengan senilai Rp1.125.000. Disisi lain, Meri juga membeli komponen komputer yang digunakan untuk perawatan senilai Rp 5.550.00. Berdasarkan kasus ini maka PPh nya berdasarkan pasal 21 dihitung sebagai berikut
PPh Pasal 21 yang wajib dipotong PT sempurna untuk penghasilan yang diperoleh Meri adalah senilai:
PPh = 5% x 50% x Rp 1.1200.000 = Rp28.000
Dalam hal Meri yang tidak mempunyai NPWP maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT sempurna menjadi:
PPh = 120% x 5% x 50% x Rp 1.1200.000 = Rp 336.000
b. Contoh perhitungan PPh pasal 22:
PT Sejahtera yang berlokasi di Jakarta dan menjadi sebuah badan usaha yang berkegiatan menjadi pemasok alat-alat tulis bagi Dinas Kesehatan. Pada tanggal 1 Oktober 2018, PT Sejahtera melakukan penyerahan barang terkena pajak senilai kontrak Rp110.000.000 yang nilainya ini sudah termasuk PPn. Maka PPh pasal 22 yang wajib dibayar berdasarkan kasus ini adalah
PPh = (100/110) x Rp110.000.000 x1,5% = 1.500.000
c. Contoh perhitungan PPh pasal 23:
Pada tanggal 15 Agustus 2021, PT Bahagia mengumumkan bahwa perusahaannya akan membagikan dividen melalui RUPS dengan proses pembayaran tunai untuk pembayaran deviden kepada PT Maju terus sebesar Rp45.000.000 yang menanamkan modal sebesal 15%. Berdasarkan kasus ini maka PPh pasal 23 yang wajib dibayar adalah
PPh = 15% x Rp45.000.000 = Rp6.750.000
Pembahasan
Pajak Penghasilan atau sering disingkat sebagai PPh merupakan pajak yang ditujukan untuk orang pribadi atau badan untuk penghasilan yang diperoleh atau diterima di suatu tahun pajak. Penghasilan dapat berupa honorarium, hadiah, keuntungan usaha, gaji dan yang lainnya.
Pelajari lebih lanjut
Materi tentang PPh https://brainly.co.id/tugas/245773
#BelajarBersamaBrainly #SPJ
20. Berdasarkan informasi soal nomor 16, besarnya jumlah PPh 21 yang harus dibayarkan tiap bulan adalah
Penjelasan:
Perhitungan PPh 21 selalu disesuaikan dengan tarif PTKP yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) . PTKP yang diumumkan pada Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. adalah sebagai berikut:
Rp 54.000.000 per tahun atau sesuai dengan Rp 4.500.000 per bulan untuk wajib pajak orang pribadi.
Rp 4.500.000 per tahun atau senilai Rp 375.000 per bulan tambahan untuk pajak wajib kawin (tanpa tanggungan).
Rp 4.500.000 per tahun atau setara Rp375.000 per bulan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semula dalam garis lurus atau anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (orang) untuk setiap keluarga.
MAAF KAK KALAU SALAH ^.^
21. Contoh soal pph pasal 21
ign In
PPh Pasal 21 : Perhitungan PPh 21 Terbaru dengan PTKP 2016
Dian Puspa | 930375 views
Perhitungan PPh 21 2016 harus disesuaikan dengan tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) 2016 yang ditetapkan Menteri Keuangan dan DJP yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016,Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 dan No. 102/PMK.010/2016 mengenai Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku sejak tahun pajak 2016. Berikut ini adalah cara menghitung PPh 21 menggunakan PTKP 2016 ( PTKP terbaru ), baik secara manual maupun secara otomatis dengan menggunakan aplikasi PPh Pasal 21 OnlinePajak.

PERHITUNGAN PPH 21 2016 DENGAN PTKP 2016 TERBARU
Perhitungan PPh 21 2016 selalu disesuaikan dengan tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) terbaru yang ditetapkan DJP. PTKP 2016 ( PTKP terbaru ) yang tercantum padaPeraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah sebagai berikut:
Rp 54.000.000,- per tahun atau setara dengan Rp 4.500.000,- per bulan untuk wajib pajak orang pribadi.Rp 4.500.000,- per tahun atau setara dengan Rp 375.000,- per bulan tambahan untuk wajib pajak yang kawin (tanpa tanggungan).Rp 4.500.000,- per tahun atau setara dengan Rp 375.000,- per bulan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (orang) untuk setiap keluarga.
Adanya penyesuaian tarif PTKP 2016 ( PTKP terbaru ) tersebut, membuat cara penghitungan PPh 21 juga mengalami perubahan.
PERHITUNGAN PPH 21 2016 : KARYAWAN TETAP
Beikut ini adalah contoh-contoh penghitungan PPh 21 2016 untuk karyawan atau pegawai tetap dengan PTKP 2016 ( PTKP Terbaru ), baik secara manual maupun otomatis dengan menggunakan aplikasi OnlinePajak.
Contoh Perhitungan PPh 21 2016 Secara Manual
Berikut ini adalah contoh cara penghitungan PPh Pasal 21 secara manual:
Sita Rianti adalah karyawati pada perusahaan PT. Onix Komunika dengan status menikah dan mempunyai tiga anak. Suami Sita merupakan pegawai negeri sipil di Kementrian Komunikasi & Informatika. Sita menerima gaji Rp 6.000.000,- per bulan.
PT. Onix Komunika mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Perusahaan membayarkan iuran pensiun dari BPJS sebesar 1% dari perhitungan gaji, yakni sebesar Rp 30.000,- per bulan. Di samping itu perusahaan membayarkan iuran Jaminan Hari Tua (JHT) karyawannya setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan Sita membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 2,00% dari gaji. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK) dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji.
Pada bulan Juli 2016 di samping menerima pembayaran gaji, Sita juga menerima uang lembur (overtime) sebesar Rp 2.000.000,-.
Hasilnya dalah sebagai berikut:
Gaji Pokok 6.000.000,00(i) Tunjangan Lainnya (jika ada) 2.000.000,00(ii) JKK 0.24% 14.400,00JK 0.3% 18.000,00Penghasilan bruto (kotor) 8.032.400,00Pengurangan 1.(iii) Biaya Jabatan: 5% x 8.032.400,00 = 401.620,00401.620,00 2. Iuran JHT (Jaminan Hari Tua), 2% dari gaji pokok120.000,00 3. (iv) JP (Jaminan Pensiun), 1% dari gaji pokok, jika ada60.000,00 (581.620,00)Penghasilan neto (bersih) sebulan 7.450.780,00 (v) Penghasilan neto setahun 12 x 7.450.780,00 89.409.360,00(vi)Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)54.000.000,00 (54.000.000,00)Penghasilan Kena Pajak Setahun 35.409.360,00(vii)Pembulatan ke bawah 35.409.000,00PPh Terutang (lihatTarif PPh Pasal 21) 5% x 50.000.000,00 1.770.450,00 PPh Pasal 21 Bulan Juli = 1.770.450,00 : 12 147.538,00
maaf kalo salah
semoga membant
22. 1. Saudara Daniel adalah pegawai tetap dari PT. Duta Bahari yang mulai bekerja sejak tahun 2015. Adapun gaji pokok selama tahun 2019 sebesar Rp 120.000.000,- status K/4 ditambah tunjangan transfort Rp 2.400.000 dan tunjangan kesehatan Rp 3.600.000. Pada tahun 2019 Daniel menerima bonus sebesar Rp. 25.000.000. PT. Duta Bahari mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 1,27% dari gaji, Jaminan Kematian (JKM) sebesar 3% dari gaji. Adapun iuran pensiun (dibayar sendiri) sebesar Rp. 2.400.000(potong gaji), Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 2% x gaji (potong gaji). (PPh badan perusahaan tidak dikenai pajak bersifat final). Diminta: 1. Tentukan besarnya PPh pasal 21 (metode gross) tahun 2019! 2. Tentukan besarnya PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan (metode netto) tahun 2019! 3. Tentukan besarnya tunjangan pajak PPh pasal 21 dengan metode Gross Up tahun 2019! 4. Berapa Take Home Pay untuk saudara Daniel tahun 2019 dari ke tiga metode tersebut! 5. Apa solusi yang saudara sarankan untuk Tax Planning ke depan untuk penghematan pajak dilihat dari sisi fiskal atas ke tiga metode tersebut, jika PT Duta Bahari berada pada posisi memperoleh laba atau keuntungan!.
Penjelasan dengan langkah-langkah:
jawabannya ada di atas ya makasih
semoga bermanfaat
23. Berikan 1 contoh soal dan jawaban tentang PPh badan
Jawaban:
1. Apa yang dimaksud dengan pph badan?
Jawab :
1.Pajak Penghasilan Badan (PPhB) adalah pajak negara yang dikenakan pada setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Wajib Pajak dari suatu badan usaha, baik berasal dari dalam maupun luar negeri.
24. tolong buatkan soal penghitungan cara membuat laporan pph 21 SPT Masa
Tn. Dodi Sunardi seorang pengusaha metalurgi di Bunaken, memiliki NPWP. Data menurut pembukuan pada tahun 2013 sebagai berikut: Penjualan Rp. 3.450.000.000 dan HPP sebesar Rp. 2.325.000.000. Biaya Operasional Rp. 325.000.000 dan Biaya Adm Rp. 145.500.000. Pada tahun 2013, Tn. Dodi Sunardi juga menerima penghasilan dari sewa mesin sebesar Rp. 60.000.000. status kawin dengan 3 tanggungan. Hitunglah besar PPH Terutang apabila masih terdapat sisa kerugian tahun 2010 sebesar Rp. 32.000.000.
25. 1).contoh PPH PS 21 adalah2).contoh PPH PS 22 adalah3).contoh PPH PS 23 adalahmohon bantuan nya
Jawaban:
PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.
PPh Pasal 22 atau Pajak Penghasilan Pasal 22 dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor dan re-impor.
PPh Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
26. Berikan contoh pph pasal 21 perseorangan & badan
Jawaban:
PPh 21 adalah segala bentuk penghasilan yang diterima orang pribadi Wajib Pajak dalam negeri sebagai karyawan/ pegawai, pensiunan, bukan pegawai, tenaga kerja lepas, tenaga ahli ataupun lainnya berupa gaji, tunjangan, upah atau segala bentuk tambahan penghasilan lainnya. Dalam konteks PER-16/PJ/2016 tertulis bahwa PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang PPh.
Dalam pengertian PER-16/PJ/2016 yang perlu diperhatikan adalah “segala bentuk tambahan penghasilan”. Dari kalimat itu diartikan bahwa pemotong pajak harus memperhatikan segala bentuk penghasilan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri, karena pemotong pajak harus melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang diberikan, kecuali penghasilan yang tidak dipotong pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
27. Contoh soal menghitung Pph pasal 21
Budi bekerja disebuah perusahaan dengan gaji pokok 6000000 , JHT 2% , JKK 2,5% , tunjangan transport 300000 dibayarkan oleh pemberi kerja . Dan Dana pensiun 25.000 dibayar sendiri oleh WP , hitung PPh pasal 21 .
28. contoh soal pph,pbb.ppn dan cara mengerjakannya
Saya hanya tahu ppn dan pph saja :
Pph :
1. Dik: Gaji paman sebulan = 1.450.000
Penghasilan tidak kena pajak =360.000
pph = 10%
Dit = gaji yg di terima paman selama 1 bln?
Dijawab =
Besar penghasilan kena pajak = 1.450.000-360.000=1.090.000
Besar pajak penghasilan=
10%×penghasilan kena pajak=10 per 100 × 1.090.000=109.000
karena adanya pph maka penerimaan paman BERKURANG besar gaji paman dalam sebulan= 1.450.000-109.000=1.341.000.
Ppn:
2. Dik: Danang membeli sebuah laptop =4.600.000
ppn= 10%
Dit: Berapa rupiah Danang harus membayar laptop tsb?
Di jawab =
Besar pajak pertambahan nilai(ppn) = 10%×4.600.000=10 per 100 × 4.600.000=460.000
Karena adanya ppn maka pembayaran BERTAMBAH harga laptop yg harus di bayar Danang = 4.600.000+460.000=5.060.000
Semoga membantu : )
29. Perbedaan PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh Pasal 23
1. PPh pasal 21 adalah pasal yang mengatur pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima dari pekerjaan / jasa baik dalam hubungan kerja maupun dari pekerjaan bebas oleh WP perorangan dalam negeri.
2. PPh pasal 22 membahas tentang penghasilan yang berasal dari penjualan pada instansi pemerintah, impor, dan industri tertentu (industri rokok, industri kertas, industri otomotif, industri semen, industri baja, Pertamina Bulog untuk tepung terigu dan gula pasir).
3. PPh pasal 23 membahas tentang penghasilan yang diperoleh dari penggunaan harta atau modal (deviden, bunga, royalti, hadiah penghargaan, sewa, dan jasa).
30. 1 lusin berapa gross?contoh = 1 gross kan 12 lusin tapi sekarang yang mau di cari itu 1 lusin itu sama dengan berapa gross?
1 gross = 12 lusin maka,
1 lusin = 1/12 gross
31. apa perbedaan pph pasal 21 orang pribadi dengan pph pasal 21 badan?
Jawaban:
Perbedaannya terletak di subjeknya, PPh 21 WP OP dikhususkan untuk orang pribadi yang bekerja, sedanagkan PPh 21 Badan dikenakan untuk badan usaha.
32. Buatlah 5 contoh soal pajak final pph pasal 21, 22, 23, 24 dll
Tuan cho (K/1) bekerja pada PT. SMent dengan gaji per bulan sebesar Rp. 7.000.000, tunjangan makan Rp. 250.000, dan pajak penghasilan ditanggung oleh pemberi kerja . iuran pensiun dan THT yang dibayarkan tuan cho perbulannya masing-masing sebesar Rp. 150.000 dan Rp. 100.000 berapakah PPH pasal 21 yang ditanggung tuan cho?
33. buatlah contoh soal dan jawaban pph
Jawaban:
contoh soal:
1. apa yang dimaksud dengan ekonomi?
jawaban:
serangkaian besar kegiatan produksi dan konsumsi yang saling terkait yang membantu dalam menentukan bagaimana sumber daya yang langka dialokasikan.
34. Rani mempunyai penghasilan dengan perincian sbb: - Gaji pokok sebesar Rp.20.000.000,00 - T. Jabatan sebesar 5% -Tunjangan Hari Tua sebesar 2% -Iuran BPJS sebesar 1% - Iuran Jaminan Tua sebesar 1% - Honorarium 3 x menjadi penceramah @ Rp. 2.000.000,00 Pertanyaannya : a. Jika perusahaan menggunakan metode Gross dengan tunjangan pajak sebesar 5%, berapakah Pph ps 21 yg harus dibayarkan setiap bulan b. Jika Rani tidak mempunyai NPWP berapa PPh ps 21 yg harus dibayarkan? c. Jika Rani berstatus K2 berapa pph psl 21 yg harus dibayarkan setiap bulannya? d. Jika Rani berstatus lajang berapa Pph pasal 21 yang harus dibayarkan setiap bulan?
Jawaban:
jawabanya adalah d
Penjelasan:
gada
35. Jelaskan tentang pajak penghasilan (PPh) dan beri 1 contoh soal
PPh adalah pajak yang dikenakan kepada perorangan, pengusaha, badan usaha,yang penghasilannya diatas 3juta rupiah
36. Contoh soal pph pasal 22 yang dapat di kreditkan
PT ABC mempunyai penghasilan neto dari luar negeri sebwsar Rp20.000.000,00dengan pajak 40% dan penghasilan netodalam negeri sebesar Rp125.000.000,00 . Bila diasumsikan jumlah penghasilan neto sama dengan penghasilan kena pajak maka batas pph yg boleh dikreditkan adalah :
1. PPh yang dibayar diluar negeri adalah 40% xRp20.000.000,00=Rp8.000.000,00
perhitungan proporsi
PPh terutang sebesar 25%
(Rp125.000.000,00+Rp20.000.000,00) = Rp36 250.000,00
sehingga proporsi =(Rp20.000.000,00/Rp125.000.000,00)x Rp36.250.000,00=Rp5.800.000,00
37. kenapa dibutuhkan gross profit ? atau kenapa metode gross profit itu harus ada ? berikan alasannya
untuk mengetahui nilai relizable value dari laba kotor yang dihasilkan perusahaan sebelum dikurangi beban-beban
38. 4/7 x 21 gross=....... lusin
1 gross sama dengan satu lusin
groos=144 4/7.(21.144)=4/7.3024 =1728groos jdiin lusin=1728/12=144 lusin
39. 2/3Dikali 21 Gross Adalah......lusin
Jawaban:
1 gross = 12 lusin
21 gross = 252 lusin
jadi 2/3 x 252 lusin = 168 lusin
40. Tuan Angga bekerja sebagai karyawan Bank Mandiri mendapatkan gaji sebesar Rp. 15.000.000 buat analisa perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode Nett,Gross dan Gross Up
Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon dan lain sebagainya.
Penjelasan:
Metode Gross (Gaji Kotor Tanpa Tunjangan Pajak)
Metode gross diterapkan bagi pegawai atau penerima penghasilan yang menanggung PPh 21 terutangnya sendiri. Ini berarti gaji pegawai tersebut belum dipotong PPh 21
Gaji pokok: Rp 15.000.000/bulan atau Rp 180.000.000/tahun
Tarif PPh: 15%
PPh 21 (yang ditanggung sendiri): Rp 9.900.000/tahun atau Rp 825.000/bulan
Gaji bersih (take home pay): Rp 14.175.000
Metode Gross-Up (Gaji Bersih dengan Tunjangan Pajak)
Metode gross-up diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang diberikan tunjangan pajak (gajinya dinaikkan terlebih dahulu) sebesar pajak yang dipotong.
Gaji pokok: Rp 15.000.000/bulan atau Rp 180.000.000/tahun
Tarif PPh: 15%
Tunjangan pajak (dari perusahaan): Rp 9.900.000/tahun atau Rp 825.000/bulan
Total gaji bruto: 15.825.000
Nilai PPh 21 (yang dibayarkan perusahaan): Rp 825.000/bulan
Gaji bersih (take home pay): Rp 15.000.000/bulan
Metode Net (Gaji Bersih dengan Pajak Ditanggung Perusahaan)
Metode net diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang mendapatkan gaji bersih dengan pajak yang ditanggung perusahaan.
Gaji pokok: Rp 15.000.000/bulan atau Rp 180.000.000/tahun
Total gaji bruto: Rp 15.000.000
Tarif PPh 21: 15%
Pajak yang ditanggung perusahaan: Rp 9.900.000/tahun atau Rp 825.000/bulan
Nilai PPh 21 (yang dibayarkan perusahaan): Rp 825.000/bulan
Gaji bersih (take home pay): Rp 15.000.000/bulan
Pelajari lebih lanjut
Pelajari lebih lanjut tentang PPH Pasal 21 pada https://brainly.co.id/tugas/1155117
#BelajarBersamaBrainly
